PINMAS

Sabtu, 26 Juli 2025

an Maringka : Ketahanan Pangan Bukan Hanya ketersediaan Beras, Jagung, dan kedelai, Ini adalah wujud Eksistensi Bangsa berdaulat





Bogor_ Pemerhati : Pada acara pengkaderan Pengurus KBPP Polri di Mako Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025), Dr. Jan S. Maringka, S.H, M.H, Ketua Umum DPP Presidium PNI ( Persatuan Nusantara Indonesia ) hadir sebagai narasumber di sesi 'Ketahanan Pangan di Indonesia'. Mantan Jamintel Kejagung RI 2017-2020 ini memaparkan program ketahanan pangan bukan hanya persoalan logistik atau pertanian semata, melainkan menjadi urusan strategis negara berdaulat yang menyangkut harkat hidup dan kedaulatan nasional.


Saat memaparkan materi, Jan Maringka sapaan akrabnya mengusung tema 'Jaga Pangan, Jaga Masa Depan'. Ia  menekankan pentingnya sinergi antar elemen masyarakat, untuk membangun sinergi di lapangan yang kuat dan tahan guncangan.


"Generasi mendatang akan kuat, jika ketahanan pangan-nya kuat. Mulai hari ini bersama semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat dan generasi mudanya bangkit wujudkan swasembada pangan, baik makanan pokok, daging, sayuran dan buah-buahan," jelas Jan Maringka.


Untuk itulah, dirinya menjelaskan bahwa acara ini adalah momentum penting dalam mempertegas peran strategis generasi muda, khususnya pengurus dan kader KBPP Polri. Terutama dalam menjaga stabilitas nasional melalui sistim ketahanan pangan yang berkelanjutan. 


Katanya, pengurus dan kader KBPP Polri bisa mengambil peran dalam mengawasi lahan-lahan pertanian produktif, yang tergerus oleh pembangunan infra struktur, dimana tidak mengacu kepada ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), green house integrated farming dalam penguatan lumbung pangan.


"Selain itu pangan bisa menjadi lahan pekerjaan dan kewirausahaan yang bisa meningkatkan pendapatan yang besar, pada saat ini dan mendatang," ujar Jan Maringka.


Dalam kegiatan perkaderan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional lainnya sebagai pembicara. Di antaranya Ketua Umum KBPP Polri Dr. Evita Nursanty, M.Sc., Komandan Korps Brimob Polri (Dankor Brimob) Komjen Pol. Drs. Imam Widodo, M.Han, serta Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si.


Turut memberikan materi pula Ketua Dewan Kehormatan KBPP Polri Komjen Pol (Purn) Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., Kepala BNN Komjen Pol. Dr. Martinus Hukom serta Ketua Baleg DPR RI/Anggota Dewan Kehormatan KBPP Polri Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. Para narasumber ini membahas isu strategis mulai dari wawasan kebangsaan, keamanan digital, hingga sinergitas nasional dalam pemberantasan narkoba 


Acara ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang merupakan para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KBPP Polri dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolektif dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.


Jan Maringka : Ketahanan Pangan Sebagai Pilar Kedaulatan Negara


Selanjutnya, di tengah ancaman perubahan iklim, krisis global, dan ketegangan geopolitik, isu pangan telah menjadi alat geopolitik baru. Negara-negara maju berlomba-lomba mengamankan akses terhadap sumber daya pangan dan air. Dalam kondisi demikian, Jan Maringka menyatakan bahwa Indonesia harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.


“Ketahanan pangan itu bukan hanya tentang beras, jagung, dan kedelai. Ini adalah tentang eksistensi bangsa. Jika pangan kita tergantung pada negara lain, maka kedaulatan kita juga dalam ancaman,” tegasnya di hadapan 300 peserta pengkaderan.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa generasi muda dan komunitas strategis seperti KBPP Polri perlu diberikan pemahaman mendalam soal pentingnya kemandirian pangan. Ia menekankan bahwa dengan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, negara ini seharusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia.


KBPP Polri dan Peran Strategis dalam Ketahanan Nasional


KBPP Polri sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki akar di institusi keamanan negara, disebut Dr. Jan S. Maringka, S.H, M.H, sebagai ‘mitra strategis dalam mengamankan kehidupan rakyat’. Dalam konteks ketahanan pangan, KBPP Polri dapat berperan dalam membangun edukasi publik, pendampingan petani, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.


Ia menyampaikan bahwa penguatan ideologi kebangsaan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat, termasuk sektor pangan.


“Kalau kita bicara soal bela negara hari ini, maka menjaga pangan adalah bentuk kongkritnya,” kata Jan Maringka dengan nada penuh semangat.


“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak muda hanya menjadi penonton ketika petani kita kehilangan lahan, nelayan kekurangan akses bahan bakar, atau pasar rakyat diserbu produk asing. Kita butuh pemuda-pemuda terdidik, sadar bangsa, dan siap turun langsung memperjuangkan kemandirian ekonomi berbasis pangan,” lanjutnya.


Teknologi dan Inovasi Pertanian sebagai Solusi Masa Depan


Di era digital ini, Jan Maringka juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung produksi dan distribusi pangan. Ia mendorong hadirnya inovasi dari kalangan milenial dan gen Z untuk menciptakan pertanian presisi, sistem logistik berbasis data, hingga aplikasi mobile untuk distribusi hasil tani secara langsung dari petani ke konsumen.


Jan Maringka juga mendorong KBPP Polri untuk menggandeng kampus, lembaga riset, dan inkubator digital untuk memperkuat ekosistem inovasi pertanian nasional.


“Saya percaya, teknologi adalah senjata utama kita untuk melompat jauh. Bayangkan jika seluruh desa punya aplikasi pasar lokal, anak muda jadi penghubung antara petani dan pembeli, semua transparan, semua untung. Inilah wajah pertanian masa depan,” tandasnya.


Presidium PNI dan Komitmen Kebangsaan


Sebagai Ketua Umum DPP Presidium PNI, Dr. Jan S. Maringka, S.H, M.H,  dikenal sebagai tokoh nasionalis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai sektor, termasuk pangan, pendidikan, dan pemberdayaan desa.


Dalam beberapa tahun terakhir, Presidium PNI aktif mengadvokasi kebijakan nasional berbasis kerakyatan dan memperkuat jaringan komunitas di seluruh Indonesia.


“Kami di Presidium PNI punya mimpi besar: Indonesia tidak hanya cukup makan, tapi cukup makmur. Kami ingin desa jadi kekuatan ekonomi, petani jadi pengusaha mandiri, dan anak-anak muda kembali bangga dengan profesi ayahnya di ladang,” ujar Jan Maringka yang juga dikenal aktif membina kader-kader muda di berbagai wilayah.


Menutup sesi pemaparan, Dr. Jan S. Maringka, S.H, M.H, kembali mengingatkan, bahwa menjaga pangan bukan sekadar proyek kebijakan, melainkan panggilan sejarah. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu, lintas generasi, lintas profesi, demi memastikan setiap anak Indonesia punya akses pangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.


“Kalau kita ingin Indonesia 2045 jadi negara adidaya, maka hari ini kita harus memastikan tak ada satu pun petani yang menjerit, tak ada satu pun anak yang kelaparan. Pangan adalah hak, dan itu harus kita bela,” pungkasnya sambil disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta.


Dengan semangat nasionalisme dan kolaborasi lintas sektor, acara pengkaderan KBPP Polri bersama Jan Maringka menjadi momentum bersejarah yang mempertegas, bahwa menjaga kedaulatan pangan berarti jaga masa depan. Dan masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak muda yang sadar peran dan siap berjuang untuk negeri.


Respons Peserta dan Semangat Pengkaderan


Acara pengkaderan di Mako Brimob, Cikeas ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah. Para pengurus KBPP Polri menyambut hangat materi yang disampaikan Jan Maringka. Beberapa peserta bahkan, mengaku baru tersadar bahwa isu pangan adalah bagian dari keamanan nasional yang harus mereka perjuangkan.


“Kami jadi lebih paham bahwa tugas kami bukan hanya mendukung tugas Polri, tapi juga menjaga ketahanan bangsa dari sisi pangan dan ekonomi,” ujar Andre, salah satu peserta dari Jawa Tengah.


Ketua Panitia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan pemikiran inspiratif dari Dr. Jan S. Maringka, S.H, M.H. “Beliau tidak hanya memberi wawasan, tapi juga semangat juang. Ini akan menjadi energi baru bagi KBPP Polri ke depan,” ungkapnya. (red)

Rabu, 23 Juli 2025

Sindikat Mafia Tanah di Desa Gorontalo Labuan Bajo Bermain, Diduga Penjual Tanah dan Oknum BPN

 





Labuan Bajo Pemerhati : – Sebuah akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) atas sebidang tanah warisan seluas 1.500 m² yang terletak di Desa Gorontalo, tepatnya di antara Hotel Atlantis dan Jayakarta, menuai sengketa panas di Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.


Dugaan praktik mafia tanah ini menyeruak, karena ada pembatalan sepihak PPJB oleh penjual. Sehingga ada jejak dugaan konspirasi dan praktik manipulatif oknum-oknum tak bertanggung jawab.


Perkara ini terdaftar sebagai Perdata No. 19/Pdt.G/2025/PN Lbj. Yang menjadi peasalahan adalah pihak pembeli tanah justru digugat oleh penjual sendiri, padahal penjual telah menerima uang muka dalam jumlah besar dan tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh pembeli sesuai kesepakatan.


Awal Mula Transaksi dan Janji Sertifikat


Pemilik tanah, Muhamad Saing Makasau, mewarisi lahan dari almarhum orang tuanya sejak 1982. Tanah itu bersifat sporadik, belum bersertifikat, namun rutin dibayarkan PBB-nya selama delapan tahun terakhir. Pada Februari 2024, ia sepakat menjual tanah itu kepada Lie Sian, seorang pengusaha kuliner di Labuan Bajo melalui PPJB.


Karena belum bersertifikat, para pihak sepakat untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terlebih dahulu. Sesuai isi PPJB, pengurusan SHM menjadi tanggung jawab bersama, dan pembeli pun sudah memagari serta membersihkan lahan tersebut sejak Februari 2024.


Namun, menjelang akhir 2024, muncul informasi mengejutkan dari pihak penjual bahawa BPN menolak penerbitan sertifikat karena menyatakan tanah tersebut termasuk zona sempadan pantai, tanah milik publik yang tak bisa dimiliki pribadi.


Pembeli Merasa Dijebak, Data dan Dokumen Sengaja Ditahan


Lie Sian melalui Penasihat Hukum, Jon Kadis, SH dalam keterangan pers yang diterima media ini pada Selasa, 22 Juli 2025 menjelaskan bahwa kliennya mengantongi dokumen resmi dari Tua Adat, Kepala Desa, dan Camat, yang menyatakan lahan tersebut sebagai milik warga, bukan tanah negara dan tidak direncanakan untuk kepentingan umum.


Jon mengaku bahwa klienya selaku pembeli tanah pun meminta salinan asli dokumen kepada pihak penjual, namun ditolak.


"Lebih mencurigakan, saat permohonan sertifikat diajukan, dokumen penting seperti surat keterangan desa tidak ikut disertakan oleh penjual. Hal ini memicu dugaan adanya permainan sistematis, yang bermuara pada upaya pembatalan PPJB melalui jalur hukum," kata Jon Kadis.


Lebih lanjut Jon Kadis mengungkapkan bahwa dalam proses Pemeriksaan Setempat (PS) pada 11 Juli 2025, selalu Kuasa Hukum, Ia akhirnya diperkenankan hadir.


Namun sidang itu menyisakan catatan kelam yang mana seorang hakim kedapatan membentak pekerja pembeli dengan nada intimidatif, menciptakan ketegangan yang tak pantas di ruang pengadilan.


"Meski begitu, pihak pembeli berhasil menyerahkan 19 bukti kuat, termasuk seperti bukti SPPT PBB tahun 2022, menunjukkan tanah tersebut aktif dikenai pajak pribadi, bukan tanah negara," jelas Jon


Selain itu kata Jon bahwa surat riwayat kepemilikan tanah dari Kepala Desa Gorontalo, menyebut tanah itu "tidak dalam rencana kepentingan umum" dan "berbatasan dengan trotoar rabat" — bukan bibir pantai.


Modus Mafia: Dugaan Skema Kuasai Tanah Lewat Celah Hukum


Lebih jauh, Jon Kadis pun menduga bahwa ada aktor lain dengan dana besar yang mengincar tanah strategis tersebut, dan menggunakan jalur hukum untuk membatalkan PPJB.


"Skemanya bahwa kami duga setelah PPJB dibatalkan, dokumen lengkap diajukan kembali ke BPN oleh pihak penjual atau pihak ketiga untuk memperoleh sertifikat atas nama orang lain. Artinya, tanah tersebut sebenarnya bisa disertifikatkan, tapi sengaja dimanipulasi agar seolah-olah tidak bisa, demi memuluskan pengambilalihan oleh pihak tertentu," kata Jon.

Fakta menarik lainnya, tanah di kiri, kanan, dan belakang lokasi sudah bersertifikat, bahkan berdiri bangunan komersial.


"Mengapa hanya lahan ini yang disebut sempadan?" Tanya Jon.

Sistem e-Court Dianggap Tak Fair, PH Desak Keadilan Substansial

Kuasa hukum Lie Sian juga mengeluhkan sistem e-Court yang dinilai diskriminatif. Dari 10 bukti penggugat, hanya satu yang bisa diunduh, sementara lainnya tidak tersedia secara elektronik.


0"Hal ini dianggap membatasi akses pembelaan dan berpotensi merugikan pihak tergugat," tegasnya.


Aroma dugaan permainan kotor mulai terasa, surat resmi dari Desa dan Camat tak disertakan dalam gugatan, BPN menyatakan sempadan berdasarkan sertifikat tetangga yang terbit saat tanah masih berupa semak belukar, dan ada ketidaksesuaian antara fakta lapangan dengan narasi gugatan.


"Pertanyaannya sederhana, jka tanah itu sempadan, mengapa sertifikat tetangganya bisa diterbitkan dan pagar dibangun tanpa masalah? Dan mengapa setelah PPJB dibatalkan, proses sertifikat diduga tetap berjalan diam-diam di BPN?," cetus Jon.


Maka, publik menanti: akankah hakim memutuskan berdasarkan ‘Keadilan Ilahi’ yang tertera dalam kop putusan, atau tunduk pada permainan mafia yang melukai nurani keadilan?


Kuasa hukum tergugat menyatakan siap membawa kasus ini ke ranah pidana, dengan dugaan penipuan, penggelapan dokumen, dan perbuatan melawan hukum. Sebab dalam hukum perdata, PPJB adalah perjanjian sah yang wajib ditepati sesuai asas pacta sunt servanda dan Pasal 1338 KUH Perdata.


"Fiat Justitia Ruat Caelum, biarkan beadilan berdiri walau langit runtuh". Akhirnya, masyarakat dan pencari keadilan di Labuan Bajo hanya berharap satu hal: keputusan yang memihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan," tutur Jon.


Sebab mafia tanah kata Jon yaitu hanya tumbuh subur saat hukum dibajak oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Dan dalam kasus ini, kebenaran bukan hanya soal tanah, tetapi soal siapa yang kita percaya sebagai penjaga keadilan di negeri ini.


"Manusia bisa disesatkan, tapi Tuhan tidak. Hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Maka biarkan ia melihat dengan mata nurani, bukan dengan kacamata mafia." tutup Jon. (red)

Senin, 21 Juli 2025

Operasi Patuh Toba 2025, Satlantas Polres Simalungun Beri Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

 




Simalungun,Minggu 20/7/2025 "Operasi Patuh Toba 2025 Polres Simalungun melalui  Kasat lantas  terus menunjukkan komitmennya dalam menertibkan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat  tertib berlalu lintas,pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 10:00 Wib s/d Selesai,tempat yang dilakukan jalan jurusan Pematang siantar-Parapat lalu jalan jurusan Pematang siantar - Medan.19/7/2025


Pada kegiatannya selama  OPS Patuh Toba 2025 Lantas Polres Simalungun melaksanaka pemasangan spanduk,sosialisasi dengan alat peraga papan himbauan ,lalu melaksanakan penyuluhan kepada komunitas sepeda motor,serta pengaturan lalu lintas dijalan rawan macet dan rawan laka, yang bertujuan  agar para pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan selalu berhati hati serta selalu mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya.

 

Kegiatan ini juga memberikan edukasi untuk tetap menjaga kenyamanan  pengguna jalan lainnya dengan tidak ugal-ugalan dijalan,dengan melengkapi surat surat kenderaan seperti SIM dan STNK sehingga tercipta Kamseltibcar lantas yang aman dan nyaman.


Hasil yang dicapai selama OPS PATUH TOBA 2025 Polres Simalungun,tersampaikannya himbauan dan penyuluhan tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan di Wilayah hukum Polres Simalungun,suasana kegiatan selama ada kegiatan sangat cerah.


Dalam rangkaian kegiatan Operasi Patuh Toba 2025 Dipimpin oleh  Kasat Lantas Polres simalungun IPTU DEVI SIRINGO-RINGO dengan melibatkan personel yang  hadir langsung  memberikan  sosialisasi dan edukasi keselamatan yaitu:1.Kaur Ops Sat Lantas IPTU NH Simanjuntak,SH,MH. 2.Kanit Kamsel Aiptu Budi Cahyadi. 3.Aiptu Bonar Hutajulu, 4. Aipda Dedi Andika.5. Bripka Ropen Sagala. 6.Bripka Zulfan Kemit.


Para peserta menyambut baik kegiatan untuk  keselamatan berlalu lintas." Tidak hanya itu, mereka juga mendukung upaya Polri dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman (Jhonry Sitorus)

Demi Keselamatan Bersama, Polresta Deli Serdang Intensifkan Operasi Patuh Toba 2025






Deli Serdang _ Pemerhati: Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas,  Polresta Deli Serdang telah menggelar Operasi Patuh Toba  2025 yang berlangsung secara intensif selama dua pekan. Operasi ini merupakan bagian dari program nasional Polri untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. 


Saat dikonfirmasi pada hari Senin (21/07/2025), Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK  M. Si didampingi Kasat Lantas Polresta Deli Serdang Kompol Johan Kurniawan, SIK, MA, MIK, mengatakan bahwa fokus utama dari operasi kali ini adalah penegakan hukum yang humanis serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas.


“Operasi Patuh Toba 2025 bukan semata-mata untuk menindak, tetapi untuk menyadarkan masyarakat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kita ingin menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan budaya tertib di jalan,” tegas Kapolresta. 


Masyarakat dihimbau untuk mendukung Operasi Patuh Toba 2025 dengan menjadi pengguna jalan yang bijak dan tertib. Selain itu, pengendara diharapkan melengkapi surat-surat kendaraan dan selalu mematuhi rambu lalu lintas.


“Mari kita jadikan Operasi Patuh Toba 2025 ini momentum untuk memperbaiki budaya berlalu lintas kita. Demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya,” tutup Kapolresta Deli Serdang.(SP)

Minggu, 20 Juli 2025

Operasi Patuh Toba 2025, Satlantas Polres Simalungun Beri Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas




Simalungu _Pemerhati ; ,Minggu 20/7/2025 "Operasi Patuh Toba 2025 Polres Simalungun melalui  Kasat lantas  terus menunjukkan komitmennya dalam menertibkan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat  tertib berlalu lintas,pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 10:00 Wib s/d Selesai,tempat yang dilakukan jalan jurusan Pematang siantar-Parapat lalu jalan jurusan Pematang siantar - Medan.19/7/2025


Pada kegiatannya selama  OPS Patuh Toba 2025 Lantas Polres Simalungun melaksanaka pemasangan spanduk,sosialisasi dengan alat peraga papan himbauan ,lalu melaksanakan penyuluhan kepada komunitas sepeda motor,serta pengaturan lalu lintas dijalan rawan macet dan rawan laka, yang bertujuan  agar para pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan selalu berhati hati serta selalu mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya.

 

Kegiatan ini juga memberikan edukasi untuk tetap menjaga kenyamanan  pengguna jalan lainnya dengan tidak ugal-ugalan dijalan,dengan melengkapi surat surat kenderaan seperti SIM dan STNK sehingga tercipta Kamseltibcar lantas yang aman dan nyaman.


Hasil yang dicapai selama OPS PATUH TOBA 2025 Polres Simalungun,tersampaikannya himbauan dan penyuluhan tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan di Wilayah hukum Polres Simalungun,suasana kegiatan selama ada kegiatan sangat cerah.


Dalam rangkaian kegiatan Operasi Patuh Toba 2025 Dipimpin oleh  Kasat Lantas Polres simalungun IPTU DEVI SIRINGO-RINGO dengan melibatkan personel yang  hadir langsung  memberikan  sosialisasi dan edukasi keselamatan yaitu:1.Kaur Ops Sat Lantas IPTU NH Simanjuntak,SH,MH. 2.Kanit Kamsel Aiptu Budi Cahyadi. 3.Aiptu Bonar Hutajulu, 4. Aipda Dedi Andika.5. Bripka Ropen Sagala. 6.Bripka Zulfan Kemit.


Para peserta menyambut baik kegiatan untuk  keselamatan berlalu lintas." Tidak hanya itu, mereka juga mendukung upaya Polri dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman(Jhonry Sitorus)

Sabtu, 19 Juli 2025

Wujud Nyata Dukung Ketahanan Energi, Kilang Pertamina Plaju Kuatkan Sinergi Dengan Kodam II/Sriwijaya

 

Belitung _ Pemerhati :  PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi strategis bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.


Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Operasi PT KPI, Didik Bahagia yang menegaskan pentingnya sinergi antara pengelola energi nasional dengan unsur pertahanan negara dalam menghadirkan energi yang andal, aman, dan berkeadilan.


“Menjaga ketahanan energi bukan tugas yang mudah. Maka kami bekerja sama dengan jajaran TNI. Ini sangat strategis. Kami diingatkan kembali tentang wawasan kebangsaan. Ini salah satu implementasi Asta Cita pertama, memperkokoh ideologi yakni Pancasila dan UUD,” ujarnya dalam momen Wawasan Kebangsaan & Stakeholder Engagement yang digelar di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (18/7/2025).


Pertamina Group khususnya PT KPI, menurut Didik, mendukung poin kedua pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang antara lain mencakup kemandirian pangan dan energi.


Didik menambahkan, penguatan wawasan kebangsaan di internal PT KPI merupakan bentuk komitmen terhadap implementasi Asta Cita pertama dan kedua, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan mewujudkan kemandirian energi nasional.


“Kami menjalankan amanah konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Maka menjaga keamanan dan stabilitas operasional kilang menjadi bagian dari upaya kami menjalankan tugas mulia ini,” tambahnya.


Semangat NasionalismeSementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa ketahanan energi tidak bisa dilepaskan dari semangat nasionalisme seluruh elemen bangsa, termasuk pekerja Pertamina sebagai insan pengelola energi nasional. “Saya sangat setuju, teman-teman di Pertamina perlu dibekali wawasan kebangsaan. Tanpa nasionalisme, akan sulit menghadirkan energi yang berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.


“Bahwa betul yang disampaikan beliau (Presiden) saat menjadi Menhan (Menteri Pertahanan), kalau mau survive kita harus kuasai pangan dan energi,” lanjutnya. Pangdam menyatakan siap mendukung dan bersinergi dengan  Kilang Pertamina Plaju untuk menjamin ketahanan energi.


Untuk itu, Pangdam mempersilakan pemerintah daerah hingga Pertamina memanfaatkan potensi tersebut. “Sesuai dengan perintah Panglima TNI maupun Bapak KASAD bahwa keberadaan TNI harus memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.


Soal daya saing energi, Pangdam Sriwijaya meyakini Kilang Pertamina Plaju mampu menghadirkan energi berkualitas tinggi. "Kami yakin dari PT KPI punya standar tinggi. Kalau teman-teman memiliki wawasan kebangsaan yang baik, tentu akan bertanggung jawab untuk memproduksi energi yang berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bersaing secara global. Saya optimis dan percaya itu,” kata dia.


General Manager PT KPI RU III, Hermawan Budiantoro, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konkret sinergi BUMN dan TNI untuk mendukung tujuan negara. “Kami percaya ketahanan energi harus dibangun dengan kolaborasi, keberanian, dan komitmen tinggi. Melalui pendekatan yang mengedepankan wawasan kebangsaan, kami ingin memastikan setiap tetes energi yang kami hasilkan adalah untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya.


Kegiatan ini juga menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antara Kilang Pertamina Plaju dan jajaran Kodam II/Sriwijaya dalam menghadapi dinamika sektor energi nasional serta memastikan keberlangsungan operasional kilang secara aman dan optimal.


Agenda tersebut juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Kodam II/Sriwijaya dan manajemen Kilang Pertamina Plaju lainnya.(red)


Keterangan Foto 1 : Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan jajaran PT Kilang Pertaminan Internasional Refinery Unit III foto bersama Indonesia Raya di sela-sela kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan & Stakeholder Engagement PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III dengan Kodam II/Sriwijaya di Ballroom Hotel Sheraton Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (18/7/2025).


Keterangan Foto 2 :Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis memberi sambutan saat Wawasan Kebangsaan & Stakeholder Engagement PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III dengan Kodam II/Sriwijaya di Ballroom Hotel Sheraton Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (18/7/2025).

LANGKAT BERDUKA, KEMBALI MENCEKAM DIDUGA SEKELOMPOK ORMAS GRIB MENYERANG WARGA !!





Langkat_Pemerhati. Kembali terjadi, penyerangan terhadap Sekelompok Organisasi Masyarakat  Kabupaten Langkat. Masing - masing kedua kubu berdomisili di Langkat. Warga setempat menjadi korban daripada kebingasan Orang Tak Kenal ( OTK ). Sabtu (19/7). 


Mencekam, kedua kelompok organisasi saling serang menyerang secara membabi buta. Menurut informasi yang dihimpun layak dipercaya, kronologi kejadian berawal daripada masyarakat tersebut berupa salah satu anggota PKN Kab.Langkat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah makan, selepas aktivitas sehari hari. Jumat ( 18/7). 


Setiba di pertengahan jalan, Mobil yang ditumpangi oleh anggota PKN tersebut diserang oleh OTK menurut informasi yang belum dapat diketahui. Setiba berhenti di rumah makan, Sekelompok Anggota PKN diserang secara membabi buta oleh Kelompok Organisasi Grib. 


Na"as, Korban yang merupakan masyarakat menjadi bulan-bulanan oleh kelompok anggota grib. akibat kejadian tersebut, korban dibawak lari ke Rumah Sakit Djoelham Binjai. Orang Tua daripada Korban tersebut, tidak terima dengan aksi yang dibuat oleh Grib yang menurut informasi dari saksi yang menolong korban. ( TIM )

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done